Ahok Jadi Tersangka, Agus Yudhoyono: Saya Harap Ahok Bisa Jalani Proses

Jakarta - Calon gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) baru saja ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Mabes Polri. Cagub nomor urut satu, Agus Harimurthi Yudhoyono berharap Ahok dapat menjalani proses yang akan berlangsung.

"Ya saya sudah mengetahui proses yang berlangsung, saya menyerahkan kasus tersebut ke aparat terkait. Saya harap Pak Ahok bisa menjalani proses itu semua," ujar Agus di sela-sela blusukan di Jalan Pisangan Baru, Jakarta Timur, Rabu (16/11/2016)
http://infometropolitan.blogspot.com/
Apakah dari penetapan Ahok menjadi tersangka akan menguntungkan dirinya?

"Saya tidak mau komentar apapun," ucapnya singkat.

Ahok ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama karena sambutannya menyebut Surat Al Maidah 51 saat bertemu warga di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Ahok dijerat dengan Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik Bareskrim juga memutuskan mencegah Ahok ke luar negeri. Masa berlaku pencegahan itu relatif dan sepenuhnya tergantung penyidik.

"Bisa tiga bulan atau 6 bulan, tapi itu nanti keputusan penyidik," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (16/11).

Read More

Soal Hasil Gelar Perkara Kasus Ahok, MUI: Kami Harap Putusannya Bisa Diterima

Soal Gelar Perkara Kasus Ahok MUI: Kami Harap Putusannya Bisa Diterima.http://infometropolitan.blogspot.com/

Jakarta - Hasil gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan disampaikan pagi ini oleh Bareskrim Polri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta semua pihak menerima apapun keputusannya.

"Semua pendapat kan sudah didengar kemarin, kami harap putusan ini bisa kita terima," kata Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis saat dihubungi info terkinicom, Rabu (16/11/2016).

Menurut Cholil, penegak hukum akan dapat melihat apa fakta yang sebenarnya. Bagaimanapun proses hukum harus dihormati.

"Tentunya penegak hukum bisa melihat dengan nyata mana kebenarnan yang sebenarnya. Di saat yang sama kita juga mengontrol penegakkan keadilan dan objektifitas dari penegak hukum," ujar Cholil.

Cholil menuturkan, bila ada yang tidak puas, sebaiknya disampaikan melalui koridor hukum juga. Jangan sampai ada upaya penegakkan hukum dengan melanggar hukum.

"Jangan sampai keluar dari kroidor hukum. Kalau ada yang tidak puas, jangan sampai menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Masing-masing kalau kita percaya hukum, maka akan menempuhnya dengan jalur hukum," tutur Cholil.

"Saya melihat gelar perkara kemarin bagus karena masing-masing telah menyampaikan. Saya melihat prosesnya sudah benar, mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai," jelasnya.

Read More

MA Kembalikan Rp 10 Miliar Milik Terpidana Korupsi Eks Anggota DPR Wa Ode Andi Saputra - detikNews

MA Kembalikan Rp 10 Miliar Milik Terpidana Korupsi Eks Anggota DPR Wa Ode

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) mengembalikan uang mantan anggota DPR Wa Ode Nurhayati sebesar Rp 10 miliar. Wa Ode merupakan terpidana korupsi dan kasus pencucian uang.

Mantan anggota DPR itu diajukan ke Pengadilan Tipikor terkait kasus suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan pencucian uang. Wa Ode didakwa menerima suap Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha, Fahd El-Fouz, Paulus Nelwan, dan Abram Noach Mambu untuk memuluskan pengalokasian DPID.

Atas kejahatan itu, KPK lalu menyita sejumlah uang dari tangan Wa Ode. Jaksa kemudian menuntut Wa Ode selama 4 tahun penjara untuk kasus korupsi dan 10 tahun penjara untuk kasus pencucian uangnya.

Pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman enam tahun penjara. Atas vonis ini, Wa Ode banding dan kasasi namun kandas. Duduk sebagai majelis kasasi yaitu Dr Artidjo Alkostar dengan hakim anggota Leopold Luhut Hutagalung dan MS Lumme dan diputus pada 28 Mei 2013.

Tidak terima, Wa Ode lalu mengajukan peninjauan kembali. Apa kata MA?

"Menolak peninjauan kembali pemohon," demikian dilansir panitera MA yang dikutip detikcom dari websitenya, Senin (14/11/2016).


Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Timur Manurung dengan anggota Prof Dr Surya Jaya dan Surachmin. Nah, dalam putusan PK itu, MA merevisi uang yang dirampas yaitu barang bukti 296 berupa uang Rp 10 miliar. Bila sebelumnya dirampas untuk negara, kini dikembalikan kepada Wa Ode.

"Uang Rp 10 miliar tidak dapat dibuktikan tindak pidana asalnya, tindak pidana pokoknya dan sebaliknya terpidana (Wa Ode Nurhayati) dapat membuktikan sebaliknya bahwa uang Rp 10 miliar bukan dari hasil tindak pidana kejahatan melainkan bisnis dan usaha sebelum menjadi anggota Badan Anggaran DPR," ucap majelis yang diketok pada 14 Mei 2015 lalu.

Majelis menyatakan keluarga Wa Ode mempunyai usaha dan bisnis sebelum menjadi anggota DPR. Siapa saja boleh mempunyai uang yang banyak yang diperoleh secara sah, benar atau halal dan tidak melanggar hukum.

"Terpidana berprofesi sebagai pengusaha yang bergerak di bidang pengadaan alat peraga untuk sekolah di Wakatobi dan Palangkaraya, pengadaan komputer untuk sekolah dan kantor, penyalur utama bahan bangunan di Kabupaten Buton, jual beli Hp, usaha keluarga berupa konveksi di Kabupaten Merauke sert aperkebunan cengkeh di Seram Maluku dan usaha yang dilakukan terpidana merupakan warisan dari orang tua," ucap majelis dengan suara bulat.
http://infometropolitan.blogspot.com/

Read More

Jokowi Temui Pimpinan Ponpes Jabar dan Banten di Istana

http://infometropolitan.blogspot.com/ akarta - Usai upacara Ziarah Makam Nasional di TMP Kalibata dan mengunjungi Markas Kopassus di Cijantung, Presiden Joko Widodo kembali ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Jokowi menjamu dan berdiskusi bersama para ulama pimpinan pondok pesantren dan santri se-Jawa Barat dan Banten.

Pertemuan antara Jokowi dengan para ulama dan santri itu berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016). Ada puluhan ulama pemimpin pondok pesantren yang hadir dalam pertemuan ini.

Dalam sambutannya, Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para ulama dan santri yang turut andil dalam menyejukkan suasana.

"Saya tahu bahwa yang hadir di sini tokoh-tokoh di wilayah kabupaten provinsi yang memiliki jamaah yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih karena telah kita tahu dari informasi yang /saya terima ikut mendinginkan suasana, ikut menyejukkan suasana dari dahulu sampai sekarang, sehingga kita lihat di daerah-daerah dalam keadaan teduh, kondusif dan aman," kata Jokowi di Istana Negara.

Jokowi menyebut, para ulama sebagai pewaris dan penerus tugas nabi di dunia bertugas untuk membawa kabar yang baik bagi umat. "Menjaga umat, memberikan peringatan dan memberikan tuntunan kepada seluruh umat," katanya.

Nasihat dan tuntunan dari para ulama yang penuh kesejukan dan penuh perdamaian selalu dinantikan. "Bukan saja oleh pemerintah, tetapi juga oleh umat. Para ulama memegang peranan yang sangat penting bagi tegaknya keutuhan NKRI, karena saya yakin para ulama adalah pilar-pilar, penopang NKRI," katanya.

"Indonesia yang kita bangun bersama terdiri atas perjuangan para ulama, perjuangan para kyai, perjungan para habaib, ustaz, santri dan termasuk KH Raden As'ad Syamsul Arifin yang kemarin telah dianugerahi dengan satu gelar pahlawan nasional. Melalui dialog nanti, kami mohon saran dan masukan," imbuh Jokowi.

Read More

Pilgub DKI 2017, PDIP Ingatkan Warga DKI Tak Terprovokasi dan Jaga NKRI

Jakarta - Di suasana Pilgub DKI 2017 ini, warga Ibu Kota diminta untuk waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh isu tertentu. Meski berada pada kontes persaingan, pilkada dinilai tetap harus mengedepankan persatuan dalam bingkai NKRI.

"Pemilukada tidak boleh dikotori oleh aksi-aksi yang bertentangan dengan jiwa dan semangat negeri ini dalam bingkai NKRI. Ini sejalan dengan pernyataan Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan," ungkap politisi PDIP Darmadi Durianto.

Hal tersebut disampaikannya di Gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (8/11/2016). Anggota Komisi VI DPR ini pun menyebut pilkada tidak boleh dijadikan ajang provokasi oleh pihak-pihak tertentu.

"Tidak boleh kita melakukan intimidasi, politik uang, kekerasan dan berbagai tindakan lainnya yang mengerdilkan makna demokrasi itu sendiri. Ini merupakan pesan Ibu Mega yang juga berpesan kepada kami selaku kader PDIP," ucap Darmadi.

"Untuk selalu menjaga keamanan, kerukunan dan ketentraman, tetap waspada serta tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," lanjutnya.

Menyikapi soal aksi demo 4 November yang berujung pada kerusuhan, Darmadi pun berharap agar semua pihak untuk bermawas diri. Dia berharap agar demokrasi tidak mencederai nilai-nilai mulia Indonesia.

"Semua komponen bangsa harus senantiasa memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi landasan sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang hidup dalam keberagaman," tutur Darmadi.

"Pancasila bukan hanya sebatas ideologi pemersatu, tapi alternatif untuk menghadapi ragam konflik ketika ada pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Tanpa Pancasila, tidak akan ada NKRI," sambung dia.

Terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI petahana Basuki T Purnama (Ahok), Darmadi berharap agar semua pihak tidak main hakim sendiri. Anggota DPR dapil DKI ini menyebut keadilan bukan persoalan puas atau tidak puas pihak-pihak tertentu.

"Buat apa di negara ini ada hukum? Jika semua bertindak seperti di hutan rimba, penuh kebencian, mencaci maki seseorang yang belum diputus bersalah secara hukum, semua kan ada aturannya. Masyarakat yang mungkin masih awam terhadap aturan hukum, harus dicerahkan bukan justru sebaliknya," urai Darmadi.

Sebagai Timses Ahok, dia pun menilai ada upaya provokasi kebencian terhadap masalah etnis. Darmadi berharap penilaian terhadap pasangan calon di Pilgub DKI, itu berdasarkan kinerja nyata.

"Jika memang tidak suka dengan calon tersebut, ya jangan dipilih, kenapa harus repot menguras energi untuk terus memprovokasi, bahkan intimidasi. Sangat berbahaya sekali dalam berdemokrasi," ujarnya.

"Tapi masyarakat DKI Jakarta sudah mengetahui kok, siapa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI yang sudah terbukti bekerja nyata, dan memiliki nyali, yaitu Pak Ahok dan Pak Djarot. Masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya," tambah Darmadi.

Dinamika jelang Pilgub DKI disebutnya harus dipahami secara bijaksana. Darmadi pun mengajak semua warga DKI untuk tidak terpengaruh terhadap isu-isu negatif.

"Di tengah kondisi kemajuan teknologi, era media sosial kita harus pintar memilah informasi. Jangan mudah percaya, harus crosceck, jangan terjebak dengan ikut-ikutan menyebarkan provokasi. Kita harus bersatu dalam bingkai NKRI," tandasnya. ( LIPUTAN TERKINI.COM )http://infometropolitan.blogspot.com/

 

Read More

Mengintip Tarif Makelar Kasus PNS Pengadilan Pemiliki 19 Mobil

http://infometropolitan.blogspot.com/

 

 Jakarta - Sepak terjang eks panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi dalam memperdagangkan perkara tidak main-main. Transaksi Rohadi kepada para korbannya mencapai miliaran rupiah.

Kedok Rohadi mulai terbongkar saat menjual perkara kasus pencabulan Saipul Jamil. Dia awalnya meminta imbalan Rp 50 juta kepada pengacara Saipul, Berthanatalia Ruruk Kariman seolah-olah sebagai biaya penentuan hakim. Kemudian menjelang putusan, dia kembali meminta uang lebih dari Rp 200 juta dengan imbalan, Saipul akan dihukum tiga tahun penjara.

Bertha sebetulnya meminta hukuman untuk Saipul 1 tahun saja, namun Rohadi mengatakan bahwa hal itu tidak mungkin. Bertha menawarkan imbalan Rp 200 juta atas permintaannya tersebut, namun Rohadi meminta lebih sehingga akhirnya diberikan Rp 250 juta. Maka total uang yang diterima Rohadi dalam perkara Saipul Jamil sebesar Rp 300 juta.

Padahal PNS tajir pemilik 19 mobil ini mengaku tak melakukan apapun dalam perkara tersebut. Dia hanya mengecek website dan mengharapkan keberuntungan yang memang kebetulan tepat. Rohadi bukan panitera pengganti dalam perkara tersebut, dan tidak melobi hakim sebelum penentuan vonis. Dia juga mengaku telah menipu Bertha.

"Hanya untung-untungan saja, sebenarnya tidak tahu Yang Mulia," kata Rohadi dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (7/11/2016).

Tak hanya kali ini saja Rohadi memperdagangkan perkara. Menurut penuturan Hakim John Halasan Butarbutar, Rohadi juga pernah menjual perkara hingga tingkat kasasi. Kala itu korbannya tak sembarangan, yakni hakim ad hoc dari Pengadilan Tinggi Jayapura, Julius.

Julius meminta Rohadi membantu mengurus perkara kasasi di MA dengan imbalan Rp 1,1 miliar. Namun hakim tak menyebut secara rinci perkara apa yang dimaksud. Hanya, perkara tersebut ditolak oleh MA sehingga uang Rp 1,1 miliar itu dikembalikan kepada Julius tiga bulan kemudian.

"(Uangnya) Saya simpan di rumah takut tidak berhasil (pengurusan perkaranya). Uangnya saya tukar dolar Singapura. 3 bulan diserahkan kembali (ke Julius, karena kasasi ditolak)," kata Rohadi.

Hakim tampak heran dengan tingkah pria asal Indramayu, Jawa Barat tersebut. Rohadi mengaku tak memiliki kedekatan dengan hakim namun mampu membuat orang percaya bahwa dia dapat mempengaruhi putusan hakim.

"Bagaimana Julius yakin dengan saudara bisa urus perkara di MA? Orang mau urus tapi tidak tahu track record kan pastinya mikir, apalagi uang Rp 1,1 miliar?" tanya hakim.

Rohadi hanya menjawab tidak tahu. Dia mengaku tak pernah meyakinkan Julius maupun Bertha dan hanya meminta uang dari keduanya. Dia kembali menegaskan hanya bergerak sendiri tanpa melibatkan hakim maupun panitera yang lain.

Rohadi juga mengaku pernah meminjam uang dari anggota Komisi II DPR Sareh Wiyono. Namun Sareh menyerahkan peminjaman kepada pengacara Petrus Selestinus sebesar Rp 700 juta.

Selain itu, Rohadi juga meminjam uang berkali-kali kepada eks juru sita PN Jakarta Barat, Sitanggang. Nominal setiap transaksi juga cukup besar yakni Rp 300 juta, Rp 600 juta, Rp 900 juta hingga Rp 1 miliar. Namun Rohadi mengaku tak pernah bertransaksi kepada Sitanggang dan Petrus maupun Sareh.

Read More

elang Bebas, Ini Pekerjaan Sehari-hari Antasari Azhar di Kantor Notaris

Jakarta - Mantan Ketua KPK Antasari Azhar akan menghirup udara bebas pada 10 November tepat pukul 10.10 WIB. Saat ini ia sedang menjalani proses asimilasi dengan bekerja di kantor notaris di Tangerang, tak jauh dari LP yang dihuninya.

"Saya buat konsultasi hukum karena bidang saya konsultasi hukum. Jadi saya sebagai tenaga ahli," kata Antasari kepada detikcom, Selasa (8/11/2016).

Sebagai narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat, diberikan hak asimilasi oleh LP guna beradaptasi dengan dunia luar. Asimilasi di kantor notaris dinilai Antasari tepat karena ia merupakan mantan jaksa senior, yang sehari-hari bergelut dengan hukum.

"Seperti terakhir ini masalah notaris, banyak yang bingung solusi perubahan masalah waris, hibah. Kebanyakan orang tua hibahkan anak lima, tapi senang anak nomor kedua yang setelah meninggal dunia, Saudara lain menuntut punya hak waris. Menurut kami, hak waris perdara tidak hilang. Terjadi gugat menggugat," cerita Antasari soal pekerjaannya sebagai konsultan hukum di kantor notaris itu.

Menjalani masa asimilasi itu membuat Antasari banyak bersentuhan dengan masyarakat. Setiap hari ia berangkat pukul 08.00 WIB dan pulang ke LP selepas siang.

"Solusi memberi pemahaman, ada mediasi untuk tidak menghilangkan data, itu seni. Hukum juga seni," ujar Antasari.

Sebagaimana diketahui, Antasari dihukum 18 tahun penjara di tingkat pertama dan dikuatkan oleh majelis banding, kasasi dan peninjauan kembali karena diyakini membunuh Nasrudin. Tapi dari 3 hakim tingkat pertama, 3 hakim tingkat banding dan 8 hakim agung, hanya satu hakim agung yang memutuskan Antasari Azhar bebas murni dan tidak terlibat kasus pembunuhan tersebut.

Hakim agung itu adalah Prof Dr Surya Jaya yang menyatakan bahwa benar Antasari pernah curhat soal kasusnya dengan Sigit Haryo. Tetapi tidak ada satu pun kata dan kalimat yang menyuruh Sigit Haryo Wibisono untuk menghabisi nyawa Nasrudin.

Salah satu misteri kematian Nasrudin adalah baju yang ia pakai saat tertembak. Setelah tertembak, Nasrudin dibawa ke RS Mayapada untuk ditangani dan diteruskan ke RSCM. Tapi hingga hari ini, baju Nasrudin itu tidak pernah sampai ke persidangan, padahal merupakan bukti kuat di kasus ini. Antasari pun menggugat RS Mayapada dan masih diproses di tingkat kasasi.( Liputan Terkini.com )http://infometropolitan.blogspot.com/

Read More

6 Jam Berlalu, Ahok Masih Jalani Pemeriksaan di Mabes Polri

Basuki Tjahaja Purnama (Foto: info politikhttp://infometropolitan.blogspot.com/)

Jakarta - Sudah sekitar 6 jam berlalu, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ahok diperiksa berkaitan dengan kontroversi pidatonya yang berbuntut pelaporan ke polisi atas tudingan Ahok melakukan penistaan agama.

"Dia diperiksa beberapa jam. Sempat istirahat dan pukul 13.00 WIB ini dilanjutkan kembali," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Agus Rianto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).

Agus menyebut ada banyak pengacara di dalam ruang pemeriksaan. Dia mengatakan beberapa hal dikonfirmasi ke Ahok termasuk informasi-informasi yang diketahui Ahok berkaitan dengan penyelidikan polisi.

"Karena kuasa hukum di dalam juga banyak dan ruangan terbatas, tentunya hal-hal kita gali," ucapnya.

Sebelumnya, Ahok tiba di Mabes Polri sekitar pukul 08.12 WIB. Ahok datang ke Mabes Polri menggunakan mobil Toyota Innova warna silver dengan nopol B 1330 EOM.

Read More

Memastikan 'Status' Ahok di Pusaran Aksi Massa

07 Nov 2016, 00:07 WIB
 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat menerima kunjungan pemain dan kru film 3 Srikandi, Jakarta, Selasa (19/7). (info politik)

info politik.com, Jakarta - Siang itu di seberang Istana, pria tua membawa sebuah karung berukuran sedang. Di tengah sesaknya ribuan massa aksi, ia berusaha mengais rezeki pada Jumat, 4 November 2016 kemarin.
Bermodal batu cincin, potongan gading gajah, taring dan bulu dari harimau Sumatera, pria asal Jambi itu berusaha meng-uangkan jajakkannya. Walaupun apa yang ia jual tak biasa, bahkan mungkin dilarang di Indonesia.

Baca Juga

• Reaksi Lulung Dengar Tak Ada Korupsi di Kasus Sumber Waras
• Ahok soal Sumber Waras: Ibarat Film, Jagoan Menang di Ujung
• Penangguhan Penahanan Guru Honorer Pengancam MenPAN Dikabulkan

"Asli ini, dari hutan Jambi Macan Sumatera. Coba aja pegang sendiri," kata dia kepada info politik.com di seberang Istana Negara, Jakarta, Jumat 4 November 2016.
Ia mengaku tidak takut ditangkap, karena menurut dia tidak menjual gading gajah, taring dan kulit harimau Sumatra yang ia bawa. Ia hanya menjual batu cincin yang juga dibawa dari Pulau Sumatra.
"Kalo gading sama macan ini enggak saya jual, kalau ada yang mau kasih saya ongkos pulang saja. untuk gading dan taring harganya Rp 300 ribu, untuk kulit bulu macan Rp 200 ribu. Itu ganti uang bensin, bukan ngejual makanya saya enggak takut ditangkep," ujar dia.
Ia mengatakan, gading gajah serta taring dan kulit harimau Sumatera itu ia dapatkan dari Suku Anak Dalam Jambi. "Ini dari Suku Anak Dalam, ngambilnya pas hewannya sudah mati, ada juga yang diburu tapi sedikit," ia mengakhiri.

Read More

Kerusuhan 4 November, Polri: Ini Bukti Ada Kelompok yang Ingin Rusuh

Kelompok pendemo menyerang polisi. Fotohttp://infometropolitan.blogspot.co.id/

FOKUS BERITA: Demo 4 November Ricuh

Jakarta - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menyebut ada dua kelompok di Demo 4 November. Mereka yang benar-benar datang untuk aksi damai, dan kelompok yang sengaja ingin membuat kerusuhan.

"Unjuk rasa sudah bagus awalnya sudah terbangun komitmen di antara kita, unjuk rasa yang damai. Tidak boleh merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ini sudah kita sosialisasikan," ungkap Boy.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (5/11/2016). Polisi pun dalam mengawal aksi Demo 4 November sudah komit sesuai perintah Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak membawa senjata.

"Itu konsisten kita lakukan. Tapi dinamika terus terjadi di mana dari masyarakat bukan hanya dari organisasi masyarakat, juga dari elemen pemuda jadi satu," ucap dia.

Demo 4 November hingga jelang magrib sudah berlangsung damai. Barisan kelompok yang ingin menyuarakan aspirasi mereka juga mulai bubar dengan tertib saat masuk waktu magrib. Sebagian masih ada yang salat di lapangan maupun Masjid Istiqlal.

Namun sejumlah orang tiba-tiba melakukan aksi anarkis dan terus menyerang petugas kepolisian. Bahkan ada personel polisi yang sebagian mukanya hancur karena serangan kelompok massa itu.

"Ini momen provokasi yang dilakukan terus menerus. Ada kelompok atau elemen-elemen lain yang sengaja datang untuk menciptakan kerusuhan," terang Boy.

"Ternyata niatnya bukan unjuk rasa tapi niatnya untuk menyerang petugas. Mereka ingin terobos barrier, masuk mendekat ke Istana, ini tidak dibenarkan," imbuhnya.

Dari data kepolisian, tercatat memang ada kelompok tertentu yang memiliki agenda tertentu. Untuk itu sejak awal polisi memang sudah berusaha mengantisipasinya.

"Kami lihat ada kelompok yang ingin damai, tapi ini bukti ada kelompok yang ingin rusuh. Kalau ingin damai tidak mungkin melakukan aksi-aksi begini. Kelihatan ini dari kelompok ulama atau tidak," sebut Boy.

"Ini jadi riskan dengan adanya agenda-agenda lain, yang jauh dari sekedar menyampaikan aspirasi. Kita wanti-wanti, bukan mengada-ada. Setiap unjuk pasti ada seperti ini. Bukan menuduh, tapi berdasarkan pengalaman. Makanya kita beri imbauan," tandas dia.

 

Read More

Jenderal Tito Turun Tangan, Minta Stop Tembakkan Gas Air Mata 

 

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) bersama Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memantau unjuk rasa 4 November di sisi barat Istana Merdeka, Jakarta, 4 November 2016. ANTARA/Puspa Perwitasari

info politikhttp://infometropolitan.blogspot.co.id/ Jakarta - Demonstrasi “Aksi Bela Islam II” berlangsung rusuh. Massa tidak ingin meninggalkan lokasi unjuk rasa meski polisi meminta mereka berhenti sebelum pukul 18.00 WIB.

"Saya ulangi, mohon semua tenang. Kita sesama muslim dimohon tenang. Semuanya tenang," kata Kepala Polri Jenderal M. Tito Karnavian menggunakan pengeras suara di Jakarta Pusat, Jumat, 4 November 2016.

Tito juga menyampaikan pesan kepada polisi. "Saya minta polisi tidak menembakkan gas air mata," ujarnya. Dia lantas berbicara lagi kepada para pendemo. "Kepada saudaraku, kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara dan berkeluarga. Keluarga kita menunggu di rumah."

Meski Tito memerintahkan anggotanya menghentikan tembakan, sejumlah polisi terus meluncurkan serangan. Demonstran juga tidak berhenti menyerang polisi. "Saya minta semua kita hentikan, keluarga kita menunggu di rumah," ucap Kapolri.

Baca: Demo 4 November, Begini Suasana Terbaru di Depan Istana Negara

Demonstrasi “Aksi Bela Islam II”, yang kini berpusat di depan Istana, rusuh. Ribuan polisi bergiliran menyerang demonstran. Mereka bergiliran menembakkan gas air mata ke arah demonstran di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Polisi sempat berhamburan meninggalkan lokasi, kemudian menyerang lagi. Gedung Radio Republik Indonesia menjadi tempat evakuasi para demonstran yang terluka akibat ledakan gas air mata yang ditembakkan polisi di depan gedung RRI. Polisi, TNI, dan para tim medis membantu korban yang terkena gas air mata.

Baca: Temui Pengunjuk Rasa, Kalla Berjanji Kasus Ahok Diproses Cepat

Berdasarkan pantauan Tempo, ada lima korban di dalam gedung RRI yang sedang ditangani tim medis. Satu dari empat korban mengalami luka ringan di bagian siku dan dahi.

Polisi membuat pengawalan ketat di depan gedung RRI untuk meredam massa yang ingin terus masuk. Sekitar lima mobil ambulans mengevakuasi warga yang terkena lemparan batu dan terkena gas air mata.

Beberapa demonstran meneriakkan orang bernama Syekh Ali Jabir terkena tembakan gas air mata. Satu korban bertambah di gedung RRI dan sedang dirawat tim medis.

Read More

Polri Selidiki Aktor Politik Pemicu Rusuh dalam Demonstrasi 4 November

Polri Selidiki Aktor Politik Pemicu Rusuh dalam Demonstrasi 4 November

Fabian Januarius Kuwado Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Boy Rafli Amar.

JAKARTA, info politik.com - Polri menyelidiki informasi intelejen yang menyebut aksi unjuk rasa 4 November di Istana yang berujung pada kerusuhan, ditunggangi aktor-aktor politik.
"Itu menjadi bagian yang kami cermati dan selidiki," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Boy Rafli Amar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (5/11/2016).
Boy memastikan, informasi tersebut memang berasal dari sumber intelejen. Namun, ia menolak menyebutkan apakah informasi itu berasal dari intelejen Polri atau lembaga negara lain.
"Yang jelas itu bagian dari kegiatan-kegiatan deteksi dini dan intelejen yang dilaksanakan. Tentu aparat dapat mencermati aktivitas itu," ujar Boy.
Boy belum bisa menjelaskan lebih rinci bagaimanya proses penyelidikan yang akan digelar. Termasuk soal kemungkinan Polri memeriksa sejumlah politikus yang terlibat di dalam aksi unjuk rasa itu.
"Saat ini belum ada hal-hal yang mengarah ke situ. Itu masih sumir untuk saya katakan. Tapi yang jelas itu baru dari kegiatan yang akan kami selidiki," ujar Boy.
Sehingga, Boy minta publik bersabar menunggu proses penyelidikan tersebut.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa menuntut proses hukum atas Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penodaan agama di depan Istana Presiden, Jumat kemarin.
Unjuk rasa itu kemudian berujung kerusuhan yang mengakibatkan 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Tiga unit kendaraan bahkan hangus dibakar.
Akibat kerusuhan itu, sebanyak 10 orang demonstran ditangkap dan diperiksa. Namun, sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. Selain itu, 79 personel Polri,  15 masyarakat umum, 5 personel TNI, dan satu personel pemadam kebakaran juga terluga.
Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya, menuding terdapat aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa itu.
"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Demo 4 November 2016

Read More

Penyebar Info "Hoax" Kapolri Instruksikan Periksa Amien Rais Ditangkap

Penyebar Info "Hoax" Kapolri Instruksikan Periksa Amien Rais Ditangkap

Sabtu, 5 November 2016 | 19:52 WIB

Jessi Carina Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memeriksa pasukan usai apel kesiapsiagaan pengamanan tahapan kampanye Pilkada serentak 2017 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2016). Plt Gubernur DKI Soemarsono (baju putih) juga ikut dalam apel itu.

Terkait

• Polisi Ponorogo Cari Penyebar Informasi "Hoax" tentang Permen Narkoba
• Polisi Minta Warga Tidak Percayai Informasi "Hoax" dan Provokatif
• Polri: Perintah Kapolri Periksa Amien Rais "Hoax"
• Bareskrim Incar Penyebar "Hoax" Kapolri Perintahkan Periksa Amien Rais
• Kapolri Minta Masyarakat Tak Gampang Percaya Berita "Hoax"
• Polisi Incar Dua Orang di Balik Pemberitaan "Hoax" soal Instruksi Kapolri
• Polisi Tangkap Pelaku Penyebaran Berita "Hoax" Instruksi Kapolri

JAKARTA, info politik.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyesalkan banyak beredar berita 'hoax' saat unjuk rasa di kawasan Istana, Jakarta, Jumat (4/11/2016) kemarin.
"Medsos enggak jelas, main lempar saja. Kami lihat kemarin hoax-nya banyak sekali," ujar Tito di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016) siang.
Salah satu contohnya adalah informasi bahwa Tito memerintahkan untuk memeriksa politikus Amien Rais. Tito mengatakan, orang yang menyebarkan informasi tersebut telah diamankan.
"Tapi orangnya mengatakan, saya iseng saja Pak. Minta maaf," ujar Tito.
"Dia enggak sadar, cuma begitu saja, sudah ke mana-mana yang terprovokasi," lanjut dia.
Tito meminta masyarakat, terutama pengguna media sosial, untuk bijak dalam menyebarkan informasi. Jangan sampai karena menyebarkan informasi yang belum tentu kebenerannya, situasi negara semakin terpuruk.
"Kasihan kami dibentur-benturkan, diprovokasi, diadu. Yang tepuk tangan nanti negara-negara lain, pesaing-pesaing kita," ujar Tito.
"Masyarakat tolong jangan ada yang melempar isu yang tidak benar. Jangan share seenaknya, semaunya yang belum tentu jelas kebenarannya," ucap dia.
Sebelumnya, aksi unjuk rasa menuntut proses hukum atas Basuki Tjahaja Purnama dalam perkara dugaan penodaan agama di depan Istana, Jumat kemarin, berujung rusuh. Tercatat, 21 kendaraan, baik milik TNI-Polri atau umum dirusak. Tiga kendaraan di antaranya dibakar.
Akibat aksi itu, sebanyak 10 orang demonstran ditangkap dan diperiksa. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
Sementara itu, demonstran yang mengalami luka berjumlah 250 orang. 100 orang di luar demonstran juga mengalami luka. 100 orang itu terdiri dari 79 personel Polri (11 di antaranya dirawat inap), 15 masyarakat umum, 5 personel TNI dan 1 personel Pemadam Kebakaran.
Presiden pun Joko Widodo menyebut ada aktor politik yang menunggangi aksi unjuk rasa itu.
"Kita menyesalkan kejadian ba'da Isya yang harusnya sudah bubar tapi menjadi rusuh. Dan ini sudah ditunggangi aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi," kata Jokowi dalam jumpa pers usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (5/11/2016) pukul 00.10 WIB.

Kompas TV Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• News atau Hoax?
• Demo 4 November 2016

Read More

Panglima TNI: “Jika Rusuh, Yang Harus Kamu Lindungi Itu Rakyat Indonesia!”

 

info politikhttp://infometropolitan.blogspot.co.id/.com – Lima Satuan Setingkat Kompi (SSK) dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) mengikuti apel Kesiapsiagaan Pengamanan Tahap Kampanye dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 di Lapangan Monas, Jakarta, Rabu (2/11).
Lima SSK itu terdiri dari tiga SSK dari Batalyon Infanteri Para Raider 328 Kostrad, satu SSK dari Batalyon Arhanud 1 Kostrad dan satu SSK Batalyon Kavaleri 1 Kostrad.
Apel yang diikuti 4000 unsur TNI, Polri, dan Satpol Pamong Praja dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian.
Pasukan yang disiapkan berjumlah 18.000 personil. Mereka akan tersebar dan siap digerakkan dengan perlengkapannya untuk mengamankan pesta demokrasi di 101 wilayah pada Februari 2017 mendatang.
Apel tersebut juga dihadiri Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Wakil Kapolri Komjen Pol Syafruddin, perwakilan Badan Intelijen Negara, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Soemarsono, dan pejabat TNI dan Polri.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dalam arahannya meminta kepada seluruh prajurit TNI untuk mengerahkan tenaga maksimal untuk menghadapi demonstrasi yang marak jelang Pilkada 2017. Jika situasi dianggap tak terkendali dan muncul tindakan kekerasan, maka prajurit TNI diminta tak segan menindak tegas yang dianggap mengganggu keamanan.
“Ini adalah perintah Panglima kepada prajuritku, jangan kamu ragu. Apabila ada dampak berakibat pada dirimu, jangan ragu lakukan itu,” ujar Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, sudah menjadi tugas TNI untuk mengamankan unjuk rasa agar berjalan tertib dan aman. Dengan demikian, massa bisa merasa nyaman menyampaikan aspirasinya. Namun, jika tensi meningkat dan mengancam keselamatan bersama, maka perlu tindakan keras dari TNI maupun Polri yang tergabung dalam satuan pengamanan gabungan.
“Apabila demonstrasi meningkat jadi anarkis bahkan radikal, maka yang kamu lindungi adalah rakyat Indonesia. Jangan sampai terkena dampak,” tegas Panglima.
“TNI tidak akan mentolerir gerakan yang ingin memecahbelah bangsa dengan politisasi dan SARA,” lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengingatkan masyarakat untuk berunjuk rasa dengan damai dan tenang.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, TNI dan Pori dituntut menyusun langkah guna mengatasi konflik. Apalagi, dalam tahap kampanye berpotensi terjadi gesekan bahkan pelanggaran hukum antara pasangan calon dan para pendukung.
Tito mengatakan, apel ini juga untuk menyamakan persepsi TNI dan Polri. Kalau ada perbedaan pendapat, harus diselesaikan dengan solusi konstruktif di antara dua lembaga.
“Di Polri sendiri jangan ada perbedaan pendapat. Segera bangun dan jaga hubungan solid dan penuh persaudaraan juga dengan TNI,” kata Jenderal Pol Tito Karnavian, yang menambahkan bahwa apel hari ini merupakan persiapan terakhir.(jk/rmol)

Read More

Pramono Anung : Presiden Ingin ke Istana, Tetapi Seluruh Jalan Tidak Memungkinkan

nasional

Islamedia - Menteri sekretaris kabinet Pramono Anung menjelaskan melalui konferensi persnya bahwa Presiden Joko Widodo sebenarnya akan kembali ke Istana, setelah sebelumnya meninggalkan Istana. (baca: Jokowi Pilih Tinggalkan Istana Daripada Menerima Perwakilan Umat Islam).

Namun menurut pramono anung Presiden membatalkan kembali ke Istana pada siang hari dikarenakan jalanan tidak memungkinkan karena dipenuhi para pengunjuk rasa.

"Perlu kami sampaikan bahwa tadi sebenarnya bapak presiden 3-4 kali berkomunikasi dengan menteri sekretaris negara dan seskab memutuskan untuk kembali ke istana. Tetapi karena seluruh jalan tidak memungkinkan untuk kehadiran beliau, disarankan oleh danpaspampres untuk tidak ke istana" ujar Pramono Anung dalam konferensi persnya sesaat setelah Presiden Jokowi berbicara (baca :Inilah Teks Pidato Presiden Jokowi Tanggapi Aksi Bela Islam 4 November). 

Berikut ini isi lengkap konferensi pers Pramono Anung, sabtu(5/11/2016) dini hari.

Saudara-saudar sekalian, perlu kami sampaikan bahwa tadi sebenarnya bapak presiden 3-4 kali berkomunikasi dengan menteri sekretaris negara dan seskab memutuskan untuk kembali ke istana. Tetapi karena seluruh jalan tidak memungkinkan untuk kehadiran beliau, disarankan oleh danpaspampres untuk tidak ke istana. Untuk itu saudara-saudara sekalian, tadi kami telah melaporkan seluruh perkembangan yang ada. Menkopolhukam, panglima TNI, kapolri, kepala BIN, menteri agama, mensekneg dan semuanya. Apa yang disampaikan oleh bapak presiden adalah hasil dari rapat terbatas yang diadakan pada malam hari ini, terima kasih.[islamedia.id]

http://infometropolitan.blogspot.co.id/

Read More

Ini Penyebab Demo 4 November Rusuh, 2 Mobil Polisi Dibakar

Ini Penyebab Demo 4 November Rusuh, 2 Mobil Polisi Dibakarhttp://infometropolitan.blogspot.co.id/

info politik

Demo damai berubah memanas setelah jam aksi selesai. /Ist

POJOKSATU.id, JAKARTA – Penyebab demo Ahok 4 November berakhir rusuh hingga terjadi pembakaran 2 mobil polisi bermula dari negosiasi antara perwakilan pengunjuk rasa dengan pemerintah yang mengalami jalan buntu.
Keinginan perwakilan demonstran untuk bertemu Presiden Jokowi tak bisa dipenuhi pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tidak bisa memastikan kapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama.
Pihak pemerintah hanya diwakili oleh Menko Polhukam Wiranto. Utusan pengunjuk rasa, Bahtiar Nasir lantas menyampaikan hasil negosiasi tersebut kepada para demonstran.

“Saya sampaikan ke sana (demonstran), apakah mau bernegosiasi dengan utusan resmi Pemerintah yaitu Menko Polhukam, ternyata tidak,” ujar Bahtiar.
Sebagian demonstran tidak mau bertemu dengan Wiranto. Mereka juga emosi lantaran Jokowi tidak mau menemui mereka.
Beberapa demonstran lantas melemparkan botol air mineral ke arah polisi. Lemparan itu membuat aparat berang. Mereka kemudian membalasnya dengan melontarkan gas air mata.
Aksi aparat yang ingin membubarkan demonstran dengan gas air mata membuat massa semakin emosi, sehingga kerusuhan tidak terhindarkan. Mereka menyerang aparat dengan tongkat dan membakar dua mobil polisi yang berada di area demonstran.
Sebelumnya, demo Ahok 4 November berlangsung damai dan tertib. Sejak star dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, korlap aksi berulangkali menyampaikan bahwa aksi ini merupakan aksi damai. Ia meminta agar massa tidak membuat keributan.
Tak hanya itu, para demonstran juga sangat menjaga kebersihan. Beberapa demonstran tampak membawa sapu dan kantong plastik besar untuk menampung sampah para peserta demo.
Taman-taman di sekitar Monas juga dijaga dengan baik. Beberapa demonstran tampak berdiri menjaga taman dan menegur demonstran jika ada yang menginjak rumput di sekitar Monas.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto mengatakan, penyebab demo rusuh bermula dari lemparan dari demonstran ke arah aparat kepolisian.
“Ada oknum demonstran yang telah melakukan penyerangan terhadap 7 orang petugas. Tadi ada 7 orang yang tegeletak menyulut emosi,” ujar Wiranto di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (4/11/2016).
Menurut dia, sebenarnya kerusuhan ini tidak terjadi kalau para demonstran mengikuti aturan harus membubarkan diri.

“Nah ini tidak bubar lalu menyerang petugas, itu kan tidak boleh. Namanya petugas kan ada juga yang anak muda,” sambung Wiranto.
Ia pun mengaku telah mencoba menenangkan para pihak agar tidak terlibat bentrok kembali. Para ulama juga ikut menenangkan para demonstran agar bisa mengendalikan emosinya.
“Tadi saya sampaikan di depan saya masuk ke wilayah mereka bersama para tokoh-tokoh, tapi tidak terlalu dalam, tidak mungkin karena gas air matanya cukup berat,” tandas Wiranto.
(info politik)

Read More

Provokator Dibalik Rusuh Aksi Bela Al-Qur'an

info politikhttp://infometropolitan.blogspot.co.id/ / Jumat, 04 November 2016 21:59 WIB (MP/man)

Provokator serang polisi menyusup ke aksi bela Al Qur'an. (Dok./twitter.com/@cumarachel)

Syekh Ali Jaber atau Syekh Ali Saleh Muhammad Ali Jaber yang di tanah air dikenal sering muncul dalam acara dakwah anak-anak di sebuah stasiun TV, dikabarkan terkena tembakan dalam insiden yang terjadi di depan Istana Merdeka Jum'at malam (4 Nov.).
Begitu juga Kyai Fakhrurrazi dan Ustadz Arifin Ilham dilaporkan terkena tembakan peluru karet di dadanya. Keduanya sudah dilarikan ke Rumah Sakit.
Selain itu akun twitter @jituofficial menulis, seorang anak yang belum diketahui identitasnya juga terkena tembakan dan kondisinya kritis.

Bentrok di depan Istana Negara pecah, setelah menurut saksi mata dari para pendemo pihak kepolisian berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata.
Namun kejadian itu justru membuat sekelompok orang di luar pendemo menyerang aparat kepolisian dengan lemparan batu dan pukulan tongkat kayu.
Dari baju yang mereka kenakan, ketahuan bahwa para pelaku penyerangan terhadap polisi, adalah provokator.

Aktivis FPI justru membuat barikade untuk melindungi Polisi. (Dok./twitter.com/@septianaw)

Para pendemo bahkan para aktivis FPI justru mundur saat penyerangan terjadi. Pernyataan pihak FPI jelas, "Mereka (provokator) telah memainkan skenarionya. Kita mundur".
Pemilik akun twitter @qaqqah menyatakan kali ini salut dengan langkah FPI yang melarang anggotanya membalas aksi polisi.
Saat kejadian pemilik akun twitter Septian AW yang di retweet @ardianasmar mengatakan, "Justru jamaah FPI membuat barikade lain untuk melindungi polisi dan mencegah terjadinya bentrokan.
Hingga tulisan ini diturunkan, para demonstran banyak yang memilih mundur ke Mesjid Istiqlal. (BES/dsyamil) 

Read More

Jokowi: Kerusuhan Aksi 4 November Ditunggangi Aktor Politik

info politik / Sabtu, 05 November 2016 00:28 WIB (MP/man)http://infometropolitan.blogspot.co.id/

Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)

MerahPutih Nasional- Presiden Joko Widodo mengatakan kerusahan yang terjadi dalam aksi 4 November telah ditunggangi aktor politik.
Pernyataan tersebut keluar setelah Presiden melakukan rapat terbatas dengan sejumlah petinggi negara di Istana Merdeka, Sabtu (5/11) dini hari.
"Terimah kasih kepada Ulama, kiai, habaib, ustadz, yang telah memimpin umatnya hingga sampai maghrib aksi berjalan damai. Tapi, kita menyayangkan setelah Isya aksi berlangsung anarkis, karena telah ditunggangi aktor politik," tegasnya.
Jokowi yang didampingi Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah Menteri, melakukan rapat terbatas setelah kerusuhan meletus di sejumlah titik di Jakarta.
Namun, terlepas dari insiden itu, Jokowi mengapresiasi kerja keras aparat dalam menjaga ketertiban selama demonstrasi berlangsung.

Read More

Massa Pendemo 4 November Putihkan Kawasan Patung Kuda

Massa Pendemo 4 November Putihkan Kawasan Patung Kuda

Bundaran Patung Arjuna Wijaya alias Patung Kuda, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, penuh sesak oleh para pendemo. Dari berbagai sisi massa menyesaki bundaran Patung Kuda menuju Istana.

Massa bergerak menuju Pejambon lalu melintasi Balai Kota hingga akhirnya ke Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (4/11/2016). Penuh sesaknya demonstran membuat arus lalu lintas lumpuh di persimpangan Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka.

Foto: Rachman Haryanto

Massa bergerak dari empat sisi yakni Bundaran HI, Jl Budi Kemuliaan, arah Istana dan juga padat di wilayah Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan.

Demo 4 November menuntut penuntasan proses hukum Ahok diikuti berbagai ormas termasuk di sejumlah di daerah. Ada 18 ribu personel gabungan Polri dan TNI yang mengamankan demonstrasi.

Foto: Rachman Haryanto

Read More

Ditemani Mulan dan Safeea, Ahmad Dhani Orasi di Depan Istana

Ditemani Mulan dan Safeea, Ahmad Dhani Orasi di Depan Istana

Calon Wakil Bupati Bekasi, Ahmad Dhani ikut salat Jumat dan berdemo bersama dengan demonstran di depan Istana. Selain Ahmad Dhani, hadir juga dalam demo 4 November itu Mulan Jameela dan anak mereka, Safeea.

Dhani memakai baju putih dan berpeci, sedangkan Mulan mengenakan jilbab. Kehadiran mereka membuat massa di depan Istana Merdeka langsung riuh.

Foto: Danu Damarjati/detikcom

"Laskar Cinta, orasi dong!!!" teriak massa di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jumat (4/11/2016).

Dhani tersenyum kemudian langsung maju dan menerima tantangan orasi tersebut.

"Ahok boleh dibela di kasus Sumber Waras, kita diam. Ahok dibela di kasus reklamasi, kita diam. Tapi Ahok menista agama Islam, kita tidak akan diam. Kita tidak akan diam. Allahu Akbar," teriak Dhani.

Setelah berorasi singkat, Dhani-Mulan-Safeea langsung turun dan kembali ke kerumunan massa. Massa langsung histeris. Mereka berebut foto bersama dengan Hp masing-masing. Ahmad Dhani pun menanggapinya dengan ramah.

13:50

Menko Polhukam Pantau Demo di Depan Istana

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ikut memantau pengawasan TNI-Polri dalam aksi demo terkait dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (4/11/2016), Wiranto datang sekitar pukul 13.20 WIB. Wiranto didampingi oleh Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri Komjen Dwi Priyatno.

Foto: Mei Amelia/detikcom

Begitu tiba Wiranto langsung mengecek massa yang berjaga di depan Istana Negara. Dia mengambil jarak sekitar 100 meter dari pendemo kemudian kembali ke posko pengamanan yang berada di dalam Silang Monas.

Read More

Massa Berbendera HMI Polisi di Depan Istana

Massa Berbendera HMI Polisi di Depan Istana

Massa demonstran berbendera HMI di depan Istana Negara kembali gesekan dengan polisi. Sebagian massa menarik kawat berduri dan melempari polisi dengan botol air mineral dan bilah bambu.

Pantauan detikcom di depan Istana Negara, Jakarta, Jumat (4/11/2016), kawat berduri ditarik oleh massa HMI. Mereka menarik kawat cukup jauh, sampai kawat berduri yang semula lebih dekat ke polisi kini mengarah ke demonstran. Kemudian para demonstran melemparkan botol mineral dan beberapa bilah bampu.

Foto: Danu Damarjati/detikcom

Melihat teman-temannya mulai rusuh, rekan-rekan demonstran yang lain menenangkan. Mereka meneriakkan yel-yel 'hati-hati, hati-hati provokasi'. Mereka kemudian meneriakkan 'Allahuakbar'.

Namun demikian situasi demonstran masih belum terkendali. Polisi pun bersiaga dengan tamengnya.

Foto: Danu Damarjati/detikcom

Read More

Berhenti di Depan Balai Kota, Massa Demo 4 November Salat Ashar

Berhenti di Depan Balai Kota, Massa Demo 4 November Salat Ashar

Massa demo 4 November yang melakukan longmarch sempat berhenti di depan Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menunaikan salat ashar di jalan.

Pantauan detikcom sekitar pukul 15.14 WIB, Jumat (4/11/206), massa langsung menunaikan salat setelah koordinator lapangan memberitahukan waktu ashar.

"Ini kewajiban kita salat, mari kita lakukan," kata koordinator lapangan.

Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom

Usai salat, demonstran kembali bergerak menuju Jl Medan Merdeka Barat untuk bergabung dengan massa di depan Istana.

Penjagaan di Jl Medan Merdeka Selatan cukup ketat. Polisi berjaga-jaga memastikan aksi berlangsung tertib dan damai.

Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom

Read More